ICMI-Pemkot Diskusikan Pengangguran

komunitas
Kamis, 4 Februari 2010

KONSEP yang dikembangkan lembaga ekonomi syariah seperti Baitul Mal Wattamwil (BMT) diyakini bisa menjadi solusi mengatasi pengangguran yang menjadi salah satu masalah perkotaan.

Hal ini mengemuka pada diskusi yang diselenggarakan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Korwil Sulsel di Warkop Phoenam, Jl Boulevard, Makassar, Rabu (3/2).

Badan Pekerja Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil (Pinbuk) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Sulsel memberi apresiasi khusus terhadap mewabahnya Baitul Mal Wattamwil (BMT) di Sulsel. Ketua Pinbuk ICMI Sulsel, Idris Parakkasi, menyebut BMT di Sulsel kini sudah memiliki 22 ribu nasabah.

"BMT se-Sulsel saat ini memiliki aset Rp 22,5 miliar dengan modal Rp 58 miliar.
Outstanding pembiayaan kurang lebih Rp 14,7 miliar dengan menghimpun simpanan masyarakat Rp 98 miliar. Dengan proses yang tidak rumit, BMT bisa membantu munculnya enterpreneur baru yang kreatif dan membuka lapangan usaha yang baru," kata Idris dalam sesi tanya-jawab.

Idris menjadi salah satu penanggap pada diskusi tersebut. Idris menyebut BMT sebagai salah satu lembaga yang berpotensi mengurangi pegangguran di Sulsel dengan menciptakan usaha-usaha kecil, mikro, dan menengah.

"Dengan proses simpang-pinjam yang tidak rumit seperti sistem perbankan konvensional, BMT bisa berperan membantu tumbuhnya usaha-usaha kecil, mikro, dan menengah," lanjut Idris.

Diskusi membahas kiat mengatasi pengangguran di Kota Makassar dihadiri empat nara sumber. Masing-masing Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, Presidium ICMI Pusat, Marwah Daud Ibrahim, Prof Dr Basri Hasanuddin (Guru Besar Fakultas Ekonomi Unhas), dan Andi Tamsil (Sekum ICMI Sulsel).

Mantan anggota KPU Makassar, Makbul Halim tampil sebagai moderator. Diskusi disiarkan live di radio Mercurius Top FM. Diskusi dihadiri sejumlah aktivis ICMI dan pemerhati ekonomi.

Sementara Ilham berharap BMT di masa mendatang tidak hanya fokus pada pengembangan UMKM, tapi juga melirik pengusaha-pengusaha kelas kakap sebagai nasabah. Salah satu kendala minimnya bantuan modal pemkot kepada BMT yang mulai tumbuh di Makasar terkait pertanggungjawaban keuangan.(sur)

Sumber: http://www.tribun-timur.com/read/artikel/75310
Akses tanggal 5 Februari 2010