Ayo Bersatu Pilih Caleg Perempuan

Monday, 09-03-2009
Seruan KPPI pada Hari Perempuan Sedunia

Makassar, Tribun- Sejumlah politisi perempuan yang bergabung dalam Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Sulsel dan aktivis pemerhati gender yang bernaung di Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) Makassar menyerukan untuk memilih caleg perempuan pada pemilu legislatif, 9 April mendatang.

Seruan ini juga terkait memperingat 8 Maret sebagai Hari Perempuan se Dunia.
"Saatnya perempuan diberi kesempatan menunjukkan kemampuannya di parlemen," kata Iriani S Busthami, caleg PBR Sulsel, saat berkunjung ke Tribun, Minggu (8/3).
Sejumlah mantan anggota KPU Sulsel terlibat langsung dalam advokasi mengantar caleg perempuan ke parlemen. Di antaranya Tenri A Palallo dan Maqbul Halim. Mantan anggota KPU yang juga akademisi Unhas, Dr Darwis, menjabat direktur eksekutif LSKP Makassar.
"Caleg perempuan harus terjun langsung mengawasi TPS. Sistem suara terbanyak berpotensi menimbulkan manipulasi suara. Pengawasan ekstra ketat sejak distribusi logistik hingga surat suara yang tidak terpakai," tambah Tenri.
Selain kunjungan media, aksi damai memperingati Hari Perempuan se Dunia ini juga membagikan pernyataan sikap yang ditandatangani Sekretaris Eksekutif LSKP, Maqbul Halim, dan Ketua KPPI Sulsel, Mariattang.
Dalam pernyataan sikapnya, Mariattan cs menilai keputusan mahkamah konstitusi (MK) yang menerapkan sistem suara terbanyak dan menganulir sistem nomor urut memiliki dampak negatif bagi perempuan. Dengan sistem nomor urut, sejumlah partai menempatkan caleg perempuan di nomor urut satu hingga tiga.

Penghitungan Suara
Untuk menciptakan keterwakilan perempuan di parlemen, KPPI dan LSKP akan memantau jalannya penghitungan suara di semua level tingkatan. Lembaga ini juga mewanti-wanti penyelenggara pemilu, mulai dari KPU hingga panwas agar bekerja profesional. "Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk mengawasi distribusi logistik dan secara khusus mengawasi perhitungan suara," tambah Tenri.

Salah satu masalah yang dinilai rawan bagi LSKP dan KPPI adalah surat panggilan ke pemilih. "Pengalaman selama ini, penyelenggara pemilu memilih-milih saat distribusi surat panggilan.Korbannya biasanya perempuan," kata Tenri.

KPPI merupakan wadah berkumpulnya politisi perempuan lintas parpol. Untuk KPPI bekerja sama dengan LSKP rutin menggelar pelatihan, seminar, maupun diskusi dalam rangka menarik kaum hawa ke gelanggang politik praktis. Di parlemen Sulsel, dari total 75 legislator, hanya tujuh (sembilan persen) keterwakilan perempuan.

Di Sulsel, Wakil Bupati Selayar, Nur Syamsina Aroepala, satu-satunya perempuan yang menduduki jabatan itu. (sur)

Sumber: http://www.tribun-timur.com/getrss/viewrss.php?id=15657
Tanggal: 10 Maret 2009