- Ditetapkan PKS, Halim Razak-Jafar Sodding Langsung Daftar ke KPU Hari Ini;
- Idris Manggabarani: Ini Pasangan Maut;
- Hasil Verifikasi PPK, Tak Satupun Calon Independen Penuhi Syarat;
- KPU Beri Waktu Perbaiki Dukungan
"Kita sementara membahas persiapan deklarasi. Kemungkinan besar digelar dalam dua atau tiga hari ke depan," kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKS Kota Makassar, M Taslim, kepada Tribun, Sabtu (5/7), di Makassar.
PKS berkoalisi dengan PKPB melalui jalur norparlemen. Kedua partai memiliki suara sah hasil Pemilu 2004 sebesar 16 persen sehingga memungkinkan mengusung paket calon wali kota/wakil wali kota.
Dengan penetapan calon oleh koalisi PKS-PKPB, sudah tiga paket calon yang dipastikan bisa mengikuti pemilihan wali kota.
Sebelumnya, duet Ilham Arief Sirajuddin-Supomo Guntur (IASmo) yang diusung Golkar, PBB, PBR, resmi mendelarasikan diri kemudian disusul duet usungan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)-Partai Demokrat, Idris Manggabarani-Adil Patu (Idial).
Sementara satu calon lainnya, Ridwan Syahputra Musagani, hampir pasti menggandeng Irwan Paturusi sebagai calon wakilnya.
Namun figur yang diusung oleh PPP ini masih menunggu koalisi dari partai lain karena persyaratan jumlah kursi minimal di DPRD Makassar belum terpenuhi.
Alasan PKS
Dihubungi via ponsel di Jakarta, Ketua DPW PKS Sulsel, Nadjamuddin Marahamid, membenarkan, DPP PKS sudah merestui paket Halim-Jafar.
Menurut Nadjamuddin, banyak pertimbangan yang dijadikan dasar DPP hingga memilih menetapkan Halim sebagai calon 01 partainya.
Awalnya PKS menyodorkan sejumlah figur ke DPP. "Dari sekian banyak figur yang disodorkan, DPP memilih Pak Halim dengan berbagai pertimbangan," katanya.
Tapi intinya, lanjut Nadjamuddin, hanya Halim yang melakukan komunikasi intensif dengan DPP PKS. "Yang namanya komunikasi politik itu tidak bisa hanya satu dua kali. Nah yang lanjut hanya Pak Halim. Tapi bukan cuma itu, kita juga sudah pelajari figur beliau dengan baik," ujarnya.
Menurut Nadjamuddin, PKS memang tidak melakukan survei ke Halim seperti partai lain yang menggunakan lembaga survei.
Namun PKS, mempelajari betul peta dukungan suara Halim di Pemilu DPD 2004 lalu. "Kami juga menghubungi orang-orang dekat beliau (Halim) menanyakan kepribadian dan peta dukungannya. Kita berharap pilihan inilah yang terbaik untuk masyarakat Makassar," katanya.
Kepada figur lain yang mendaftar di PKS, Nadjamuddin menyampaikan terima kasih. Menurutnya, tidak dipilihnya mereka bukan karena mereka tidak berkualitas.
"Sekali lagi, ini tergantung komunikasi politik dengan DPP . Kewajiban kita di daerah hanya memperlajari dan merekomendasikan figur ke DPP dan di sana yang menetapkan," tambahnya.
Sedangkan Sekretaris DPW PKS Sulsel, Ariady menjelaskan, salah satu figur yang pernah digadang PKS adalah Ketua Fraksi Golkar di DPRD Makassar, Haris Yasin Limpo.
Namun, adik kandung Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo ini menolak secara halus untuk maju di Pilawalkot Makassar.
Suara Riil
Taslim menjelaskan, suara riil PKS di Makassar lebih 79 ribu. Berdasarkan pengalaman, setiap kader PKS mampu menarik simpati maksimal 10 orang. "Apalagi kita sudah galakkan gerakan sejuta kartu anggota di Makassar," ujarnya.
Sedangkan Ketua DPW PKPB Sulsel Tadjuddin Renreng mengaku suara PKPB di Makassar mencapai 11.500. "Itu yang terdaftar di KPU sebagai suara sah kami di Makassar," tegasnya. Sementara Halim, pada Pemilu DPD 2004 lalu memiliki suara di Makassar mencapai lebih 30 ribu.
Siap
Dihubungi terpisah, Halim mengaku sudah dihubungi Nadjamuddin terkait penetapan namanya sebagai calon wali kota dan siap mengembang amanah tersebut.
"Ini merupakan amanah dan kejutan bagi saya. Saya sementara mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk untuk kelenglapan adminustrasi," kata Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo) ini.
Pasangan Maut
Idris Manggabarani menyambut baik lahirnya pasangan Halim-Jafar. Ia menilai pasangan ini sebagai pasangan maut yang perlu diwaspadai.
"Saya kira pasangan ini cukup ideal juga untuk bersaing sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota. Mereka itu adalah teman-teman saya juga," kata Idris kepada Tribun, tadi malam.
Menurut Idris, dengan hadirnya Halim-Jafar menandakan bahwa di Makassar ini banyak orang yang bisa memimpin Kota Makassar lima tahun ke depan.
Mengenai tingkat persaingannya, Wakil Ketua DPP Real Estate Indonesia (REI) ini menyatakan, kemungkinan hasilnya adalah imbang karena semua kontestan memiliki pendukung yang signifikan.
Calon Independen
KPU Makassar menerima seluruh hasil verifikasi faktual empat kandidat pasangan wali kota-wakil wali kota dari jalur independen, tengah malam tadi.
Hasilnya, tak satupun kandidat yang memenuhi syarat minimal dukungan yang disyaratkan KPU. Dari keempat kandidat perseorangan yang telah menjalani verifikasi faktual di 14 kecamatan, pasangan Firmansyah Mappasawang-Kasma F Amin tercatat paling paling tinggi dukungannya yang memenuhi syarat.
Jumlah dukungan Firmansyah-Kasma yang memenuhi syarat mencapai 34.640 dukungan. Disusul pasangan Ilham Alim Bachrie-Herman Handoko dengan jumlah dukungan yang memenuhi syarat 33.946 dukungan.
Pasangan Iriantosyah Kasim DM -Razak Jalle berada di urutan ketiga dengan jumlah dukungan yang memenuhi syarat mencapai 33.730.
Sedangkan pasangan Muh Akbar Amir-Syarifuddin Dg Punna hanya memenuhi 13.619 dukungan. Berdasarkan pengumuman KPU Kota Makassar No 270/05/P.KWK- MKS/V/2008 di media cetak 22 Mei lalu, disebutkan bahwa jumlah dukungan minimal yang dipersyaratkan untuk Kota Makassar bagi setiap pasangan bakal calon sebesar 1.310.214 jiwa per 29 April 2008 adalah tiga persen atau 39.306 pendukung.
Jika didasarkan pada syarat minimal tersebut, disebutkan bahwa tidak satupun pasangan kandidat dari jalur perseorangan yang memenuhi syarat verifikasi.
Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Verifikasi Faktual KPU Kota Makassar, Maqbul Halim, mengatakan setelah dilakukan verifikasi faktual di tingkat kecamatan, selanjutnya akan dilakukan verifikasi administrasi yang akan dilakukan oleh KPU Kota Makassar.
"Kalau dilakukan verifikasi administrasi, bisa jadi jumlah dukungan para kandidat ini malah akan berkurang. Karena bisa jadi ada dukungan dari luar daerah atau dukungan ganda," kata Maqbul.
Dihubungi terpisah, Ketua KPU Kota Makassar, Zulkifli Gani Ottoh, menjelaskan, setelah dilakukan verifikasi faktual, KPU memberi kesempatan kepada masing- masing kandidat untuk melakukan perbaikan selama tujuh hari.
"Kami memperlakukan antara kandidat yang melalui jalur perseorangan dengan jalur partai sama dan adil. Pasangan dari jalur partai juga akan diberi kesempatan memperbaiki dokumennya jika tidak memenuhi syarat verifikasi," kata Zulkifli.
Zulkifli merujuk pada UU No 12 Tahun 2008 Pasal 60 ayat 3 a yang memberi kesempatan kepada masing- masing kandidat untuk melengkapi berkasnya.
"Pada saat mendaftar nanti di KPU, kami akan jelaskan kekurangan mereka dan memberi kesempatan untuk memperbaikinya," ujar Zulkifli.
Sumber: Harian Tribun Timur Edisi Minggu, 06-07-2008
http://www.tribun-timur.com/view.php?id=86443
Tanggal Akses: 7 Juli 2008
Tidak ada komentar:
Posting Komentar