Kamis, 10-04-2008
MAKASSAR, BKM -- Ketua Forum Pemerhati Masalah Sosial Kemasyarakatan (FPMSK), Baso DN memperingatkan KPU Kota Makassar. Jika calon perseorangan disetujui bertarung di Pilwali Makassar, KPU harus lebih hati-hati melakukan verifikasi atas dukungan yang dimasukkan calon.
"Saat ini saja di masyarakat sudah banyak pihak yang mulai menggalang dukungan KTP. Padahal, belum ada kepastian calon perseorangan dibolehkan ikut Pilwali," kata Baso DN kepada BKM, Rabu (9/4) di Warung Kopi (Warkop) Phoenam, Jl Boulevard.
Baso mengatakan, beberapa warga mengadu ke lembaganya bahwa banyak orang yang meminta fotokopi KTP miliknya. Pihak-pihak tersebut mengaku tim dari beberapa figur. Ada figur yang sering disebut-sebut ada juga figur yang belum dipublikasi. "Ini berarti potensi dukungan ganda jika calon perseorangan diikutkan di Pilwali besar. Untuk itu, KPU harus esktra hati-hati dan lebih teliti dalam memverifikasi dukungan," katanya.
Bahkan, Baso mengusulkan untuk memurnikan dukungan, bukan hanya KTP dan tanda tangan yang dilampirkan. Tetapi, juga surat pernyataan dukungan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.
Anggota KPU Kota Makassar, Maqbul Halim, kemarin mengaku, memverifikasi dukungan ini memang dibutuhkan ketelitian. Tapi, KPU telah berpengalaman dalam verifikasi pada calon anggota DPD Pemilu 2004 lalu. "Tapi tidak ada salahnya kalau yang beri dukungan datang sendiri membawa KTP dan membubuhkan tanda tangan di depan anggota KPU," kata Maqbul. (maf/mal)
Sumber:
http://www.beritakotamakassar.com/view.php?id=11625&jenis=Politik
Tanggal 11 April 2008
SELAMAT DATANG
Terus Bergerak
Tidak ada komentar:
Posting Komentar