Maqbul Halim Paslon Sudirman-Fatma bakal melaju tanpa lawan di Pilgub Sulsel 2024. Untuk sementara, seperti itu kabarnya. Tersisa PKB dan PDI Perjuangan yang sampai sekarang tetap berdiri tegar menolak mendukung Paslon Sudirman-Fatma. Partai PPP yang terus meyakinkan dirinya dan publik mendukung pencalonan Danny Pomanto, mulai terlihat sosoknya di kubu Sudirman-Fatma.  Pada sisi lain, Danny Pomanto yang diklaim publik sebagai penantang Amran Sulaiman (berikut adiknya yang bakal Cagub, Sudirman Sulaiman) di Pilgub Sulsel 2024, mengakui bahwa ada kesulitan membangun koalisi parpol yang akan mencalonkannya. Kesulitan itu bukanlah berasal parpol itu sendiri.  Kubu Danny mengklaim diri sebagai pelindung nafas demokrasi di Pilgub Sulsel 2024. Jika Danny tidak mampu menembus kekuatan tembok besar untuk menjadi cagub di Pilgub Sulsel 2024, kata klaim kubu Danny, maka demokrasi di Sulawesi Selatan bakal "tutup usia", dan Sulawesi Selatan bakal tanpa kemajuan dan akan terus mundur....

Oleh MAQBUL HALIM Bagi ukuran tata negara yang sehat dan normal dalam sistem politik yang dianut Indonesia, Pemilu Pilpres 2024 sudah selesai. Hal itu ditandai oleh putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang menolak permohonan PHP Pilpres yang diajukan oleh Kandidat Pilpres 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, dan Kadidat 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Jika telah selesai di MK namun ada pihak yang masih bergerak untuk menang setelah itu, artinya sistem politik dan tata negara di Indonesia tidak sehat. Tuduhan dan fitnah dari kubu 01 dan o3 terhadap 02 dan Pemerintahan Presiden Jokowi telah dipatahkan oleh MK. Upaya 01 dan 03 membuktikan tuduhan dan fitnahannya itu tidak berhasil. Pihak 01 dan 03 mempunyai ketidak-mampuan menkonversi narasi tuduhan dan fitnah itu menjadi bukti-bukti hukum di persidangan-persidangan MK.  Sebelumnya, kubu 01 dan 03 mempunyai keyakinan diri akan mendapatkan keadilan hukum dari MK. Sayang sekali, kubu 01 dan 03 hanya menyodorkan narasi-narasi sosial...

Lahir: BELAWA - WAJO : 02 Februari 1972 Staf Khusus Pemerintah Kota Makassar (2022-2024) Sekretaris DPW Partai Solidaritas Indonesia ( PSI ) Sulsel (2023-sekarang) Pengurus PDK KOSGORO 1957 Provinsi Sulsel (2021-sekarang) Mantan Ketua MASIKA (Pemuda) ICMI Sulsel (2005-2010) Anggota Majelis Pengurus ICMI Orwil Sulsel (2017-2022 dan 2023-Sekarang) Mantan Komisioner KPU Kota Makassar (2003-2008) HMI Cabang Makassar dan KAHMI Sulsel (Sejak 1995) IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah) (Sejak 1985) SARJANA KOMUNIKASI FISIP - UNHAS (Angkatan 1992) Alumni KOSMIK UNHAS (1999) Koran Kampus IDENTITAS UNHAS (Sejak 1994) Komisaris PT GMTD Tbk - Tanjung Bunga Makassar (Sejak 2021)

Oleh Maqbul Halim Narasi yang populer akhir-akhir ini adalah kehebatan PDI Perjuangan (PDIP) dan Joko Widodo (Jokowi). Dua entitas ini lalu bergeser dari satu kesatu-paduan menjadi dua kutub yang terpisah, bertentangan. Banyak perbincangan mengenai dua entitas yang sedang konfrontatif saat ini. Asumsi utamanya, Jokowi tidak ada apa-apanya jika tidak ada PDIP.  Akun X (twitter) @hasyimmah dengan nama Hasyim Muhammad melontarkan pertanyaan, betulkah Jokowi berutang pada PDIP? Jawaban Hasyim sendiri mengatakan TIDAK. Pertanyaan dan jawaban ini adalah respon atas narasi framing dari kalangan PDIP bahwa Jokowi itu tidak ada apa-apanya. PDIPlah yang membuat Jokowi jadi walikota, jadi gubernur, jadi presiden.  Hasyim mengajukan narasi tandingan. Begini mas, kata Hasyim, di Solo itu ada ratusan tukang mebel. Tolong ambil satu tukang mebel lagi dan jadikan presiden kalau memang itu karena kehebatan PDIP. Mungkin Hasyim setuju jika dikatakan, tukang mebel itu jadi walikota Solo saja...

Ari Maryadi TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -  Praktisi netisen asal Makassar,  Maqbul Halim , menilai wacana percepatan Pilkada 2024 berpeluang menguntung keluarga Presiden Joko Widodo atau  Jokowi . Sebaliknya,  Maqbul Halim  menilai gelalan pilkada serentak pada 27 November 2024 bisa menyulitkan keluarga  Jokowi  di arena. Hal itu disampaikan  Maqbul Halim  dalam cuitan di Twitternya menanggapi wacana percepatan Pilkada 2024 dari jadwal semula 27 November 2024 ke bulan September. Maqbul Halim mengatakan, jika Pilkada digelar pada November 2024,  Jokowi sudah bukan presiden. "Itu menyulitkan kesuksesan keluarga Pak  Jokowi  yang ikut pilkada 2024," kata Maqbul melalui cuitannya di Twitter. Hal berbeda jika pilkada serentak digelar pada September 2024. Jokowi masih menjabat Presiden. "Karena itu, rasional jika Pilkada digelar sebelum presiden baru dilantik. Presiden Mempertanyakan Urgensi Perppu Pilkada," kata  ...

Oleh Maqbul Halim PSI Capreskan Ganjar Tanggal 3 Oktober 2022, PSI mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden RI Pemilu 2024 ( bit.ly/3sikWt1 ). Deklarasi ini merupakan hasil Rembuk Rakyat di internal PSI. Deklarasi ini muncul di tengah bungkamnya PDIP terhadap Ganjar Pranowo. Ganjar dianggap kontraproduktif terhadap usaha keras PDIP mencapreskan Puan Maharani, anak kandung Megawati, Ketum PDIP. Ada juga yang menganggap ini upaya PSI mengimbangi Anies Basewedan yang baru saja dideklarasikan oleh Partai Nasdem 3 Oktober 2022 ( bit.ly/3E0UR4d ). Untuk kepentingan kelanjutan pembangunan Presiden Joko Widodo, PSI pasti jatuhkan pilihan kepada Ganjar daripada ke yang tidak mungkin, yakni Anies. Saya berpikir, PDIP sulit menghindari elektabilitas Ganjar yang makin jauh tinggalkan Puan Maharani. Itulah sebabnya, PDIP terpojok dan harus putuskan Ganjar sebagai capres PDIP pada 21 Maret 2023 ( bit.ly/45uHvZJ ) di Batutulis Bogor. Selama 6 bulan, PDIP tida...