Juru Bicara DPD I Partai Golkar Sulsel Maqbul Halim mengatakan, Golkar tetap menegakkan aturan partai sesuai dengan petunjuk organisasi.Jika Andi Irsan Galigo resmi mendaftar sebagai calon bupati di Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka Golkar akan menjatuhkannya. “Rekomendasi DPP dengan jelas mengusung Andi Fahsar Padjalangi dan semua kader diminta patuh pada keputusan itu. Jika ada kader yang melanggar, pasti akan disanksi,” ujarnya kepada SINDO di Makassar, kemarin.
Hanya saja,kata dia,saat ini Idris Galigo yang juga Bupati Bone dua periode itu belum bisa dikatakan melanggar aturan partai, karena anaknya belum terdaftar sebagai calon bupati di KPU. Terkait beberapa baliho yang memajang foto Idris dan Irsan, Maqbul menilai belum bisa dikatakan pelanggaran. “Selama Irsan belum terdaftar sebagai calon di KPU, Golkar belum punya pegangan hukum untuk menjatuhkan sanksi, baik kepada Irsan maupun kepada Idris jika terbukti mengampanyekan anaknya,” paparnya.
Selain mengampanyekan anaknya yang maju lewat jalur independen melalui baliho dan mobilisasi para pendukungnya, Idris juga mulai terangterangan memberi ruang kepada calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar di daerahnya. Bahkan,Idris secara khusus memfasilitasi kedatangan Aziz Qahhar Mudzakkar untuk ceramah di Bone.
Terkait hal itu, Maqbul mengaku bahwa Idris mengundang dalam kapasitasnya sebagai bupati Bone. “Tidak ada kaitan dengan Golkar terkait Aziz yang diundang ke Bone. Undangan dari Idris itu dalam kapasitasnya sebagai bupati dan bukan ketua Golkar Bone,”tuturnya. Sebelumnya,Korwil Golkar Sulsel Nurdin Halid sudah mewanti-wanti akan memberikan sanksi kepada kader yang membelot dan tidak menjalankan keputusan partai.
Mantan Ketua Umum PSSI selama tujuh tahun berturutturut itu mengingatkan kepada semua kader partai berlambang pohon beringin, khususnya di Bone dan Takalar untuk patuh pada keputusan partai. Terkait Irsan di Bone, Nurdin mengatakan,DPP telah meminta ke DPD I Golkar Sulsel untuk segera melaporkan jika memang terbukti melawan partai. Dia mengaku, Golkar akan segera menjatuhkan sanksi jika terbukti Irsan mendaftar di KPU.
Sedangkan bagi Andi Idris Galigo, DPP Golkar telah mengingatkan agar patuh pada aturan partai. Jika terdapat bukti Idris melakukan upaya kampanye atau sosialisasi pascapendaftaran Irsan, maka Golkar tak akan segan-segan menjatuhkan sanksi organisasi. “Jangan kan memasang baliho, walaupun hanya melalui SMS Idris melakukan kampanye untuk calon di luar Golkar, maka itu akan diberikan sanksi,” kata Nurdin belum lama ini.
Sementara itu, Pengamat Politik Unhas Adi Suryadi Culla menilai, sikap pembangkangan yang ditunjukkan Andi Idris Galigo terhadap keputusan partainya, dianggap sangat berpotensi merugikan Golkar. Untuk meredam itu, kata dia,Syahrul atau DPD I Golkar Sulsel harus mengutamakan kompromi politik. Sebab, jika mengedepankan ancaman sanksi,maka hal itu tidak akan menguntungkan,baik di Pilkada Bone maupun di Pilgub Sulsel.
“Ini yang terjadi di Bone ada kesenjangan antara DPD I dan Idris Galigo. Padahal, politik itu semua bisa dikompromikan. Sekarang Syahrul harus menengahi itu dan mencari solusi, karena kalau hanya mengancam, itu akan memperkeruh suasana saja,”tuturnya. Menurut dia, selagi belum ada pendaftaran resmi di KPU Bone, maka peluang duduk bersama mencari jalan terbaik masih memungkinkan.
Apalagi, putra Idris yang ingin maju masih tercatat sebagai pengurus DPD I Golkar Sulsel. Soal bargaining yang bisa dikompromikan,lanjutAdi,banyak hal yang bisa ditawarkan. Salah satunya memberikan jabatan Ketua DPRD Bone kepada Irsan atau sebaliknya ke Fahsar jika tidak terpilih nantinya.
“Ini kan yang belum dilakukan DPD I sekarang.Idris sebagai Ketua DPD II tentu punya alasan tersendiri kenapa sikapnya seperti itu. Makanya harus dikompromikan jika Golkar ingin terjaga di sana,” paparnya.
Sumber : http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/517918/
Akses : Rabu, 08-08-2012
Tidak ada komentar:
Posting Komentar