KPU Anggarkan Rp 600 Juta

(23 Oct 2008, 36 x , Komentar)

Biaya Pembuatan TPS dan Honorarium Petugas KPPS

MAKASSAR – Anggaran penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar yang pencoblosannya jatuh pada Rabu, 29 Oktober pekan depan, memang cukup besar.Untuk pembangunan tempat pemungutan suara (TPS), misalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar harus menganggarkan dana hingga Rp 600 juta lebih. Dana sebesar itu akan digunakan untuk membangun 1.792 TPS.

“Yang Rp 600.320.000 itu sudah mencakup sewa mobiler seperti meja dan kursi, ATK (alat tulis kantor), uang makan petugas KPPS serta pengamanan. Rinciannya, tiap TPS kita anggarkan dana sebesar Rp 335.000,” ungkap Kepala Sub Bagian Umum KPU Makassar, Andriaty Ismail kepada Fajar, Rabu 22 Oktober di ruang kerjanya.

Menurut Andriaty, pihaknya sama sekali tidak menanggung konsumsi para saksi. “Yang kami tanggung hanya petugas KPPS dan pengamanan yang per TPS-nya maksimal sembilan orang. Di luar itu, ya biaya masing-masing karena KPU tidak menganggarkannya,” jelasnya.

Anggota KPU Makassar, Maqbul Halim menambahkan, pihaknya sudah akan merealisasikan seluruh logistik dan perlengkapan pencoblosan pilwalkot Makassar sebelum 29 Oktober nanti.

“Paling lambat 28 Oktober mendatang seluruh kelengkapan pencoblosan sudah siap semua di TPS. Insya Allah semuanya akan rampung dan tak ada masalah,” kata Maqbul.

Menyangkut cetak ulang 200 ribu surat suara karena warnya tidak sesuai orderan, menurut Maqbul, semuanya sudah teratasi. Bahkan, imbuhnya, seluruh surat suara perbaikan tersebut telah disortir pihaknya malam tadi.

“Sudah tidak ada lagi masalah. Surat suara ini segera kita distribusikan ke masing-masing PPK dan PPS,” sebut Maqbul di ruang kerjanya, malam tadi.

Berdasarkan pantauan Fajar, penyortiran surat suara cetak ulang tersebut telah dilakukan sejak pukul 09.00 Wita. Menurut Maqbul, jumlah surat suara yang masuk pukul 09.00 itu masih seperempatnya saja, yakni 50.000.

“Sisanya, malam ini (malam tadi) 150 ribu masuk lagi dan langsung kita sortir. Sekarang penyortiran sedang berlangsung dan insya Allah akan rampung malam ini juga,” tambah Maqbul.

Jangan Golput
Sementara itu, Ketua KPU Makassar Zulkifli Gani Ottoh meminta seluruh warga Makassar untuk menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan 29 Oktober pekan depan. Menurut dia, memilih untuk tidak memilih alias golongan putih (golput), memang hak setiap orang. “Tapi, sebaiknya jangan golput,” ucap Zulkifli.

Dia mengatakan, jika persentase partisipasi masyarakat di Makassar sama dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2007 lalu yang hanya mencapai 54 persen, maka kemungkinan pilwalkot berlangsung dua putara sangat besar. Dan itu berarti, akan terjadi pembengkakan biaya.

”Jika partisipasi pemilih hanya 54 persen seperti pada pilgub lalu, tipis peluang ada kandidat yang meraih suara di atas 30 persen. Kalau benar seperti itu, maka secara otomatis harus ada putaran kedua,” jelas Zulkifli.

Konsekuensinya, Zulkifli melanjutkan, harus ada penambahan biaya. “Butuh biaya besar lagi kalau terjadi putaran kedua. Makanya kami meminta kepada seluruh warga Makassar untuk memanfaatkan hak suaranya 29 Oktober mendatang,” kata Zulkifli.

Memangnya berapa estimasi biaya yang dibutuhkan jika pilwalkot harus lanjut ke putaran kedua? Zulkifli tidak menyebut angka riil. Tapi menurutnya, biayanya tidak jauh berbeda dengan putaran pertama.

Sementara itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendesak KPU Makassar untuk segera membagikan undangan pencoblosan sekaligus kartu pemilih kepada masing-masing warga Makassar yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) untuk pemilihan umum walikota dan wakil walikota Makassar.

Ketua PDIP Makassar, Muchtar Djuma mengatakan, jika KPU Makassar terlambat membagikan kartu pemilih tersebut, maka itu akan memengaruhi masyarakat pemilih untuk mengurungkan niatnya memilih.

“Buntutnya, banyak masyarakat yang akan tidak menentukan sikapnya pada pilkada Makassar nantinya atau golput,” kata Muchtar. Legislator Makassar ini mengatakan, di Fraksi PDIP DPRD Makassar, banyak pengaduan masyarakat yang mempertanyakan tentang kartu pemilih tersebut.

Atas desakan PDIP Makassar itu, Zulkifli Gani Ottoh mengatakan bahwa pembagian kartu pemilih ada tahapannya tersendiri, yakni dalam kurun waktu 20-26 Oktober ini. “Insya Allah dalam waktu dekat ini sudah akan terealisasi,” tambahnya.

Debat Kandidat
KPU Makassar juga telah merancang debat kandidat walikota dan wakil walikota Makassar yang akan digelar di Hotel Clarion Makassar, Sabtu, 25 Oktober lusa. KPU menyiapkan dua guru besar Universitas Hasanuddin sebagai panelis. Keduanya adalah Prof Dr Halide dan Prof Dr Thahir Kasnawi.

Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pendaftaran KPU Makassar, Pahir Halim mengatakan, ikhwal KPU memilih hanya dua panelis karena pasangan kandidat tergolong banyak, yakni tujuh pasangan.

“Kalau hanya dua atau tiga pasang, maka KPU bisa saja menghadirkan lebih dari empat panelis. Tapi ini tujuh kandidat, tentu membutuhkan waktu banyak,” ujar Pahir.

Dia mengatakan, KPU memilih Halide karena yang bersangkutan ahli di bidang ekonomi, sedangkan Thahir Kasnawi ahli di bidang perkotaan. “Kami pikir kedua pakar ini bisa menilai dan memberikan pertanyaan kepada masing-masing kandidat untuk kemudian masyarakat bisa melihat kapabilitas maing-masing kandidat nantinya,” sebut Pahir. (sul)

Harian FAJAR Edisi 23 Oktober 2008
http://cetak.fajar.co.id/news.php?newsid=77928
Akses terakhir: 25 Oktober 2008