Press Release LSKP Makassar

PRESS RELEASE
LEMBAGA STUDI KEBIJAKAN PUBLIK (LSKP) MAKASSAR
TANGGAL 21 JULI 2008

TANGGAPAN ATAS BERITA HARIAN TRIBUN TIMUR
EDISI SENIN, 21 JULI 2008, HALAMAN 5,
KOLOM FLASH PEMILU WALIKOTA

Berdasarkan berita yang termuat di Harian Tribun Timur pada edisi Senin, 21 Juli 2008, Halaman 5, Kolom Flash Pemilu Walikota, dengan judul berita LSM Pro-Irianto.
Pada berita tersebut tertulis sebagai berikut:

“KOALISI Non-Pemerintah (Knop) menyatakan mendukung Iriantoyah Kasim di Pemilu Wali Kota (Pilwalkot) Makassar. Dukungan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) ini diakui atas dasar survei yang dilakukan di Kota Makassar. Survei menjajaki respon masyarakat terhadap kehadiran calon independen. Dalam rilis yang dikirim ke Tribun, Minggu (20/7) malam, 10 pimpinan LSM ikut membubuhkan tanda tangan.

Mereka adalah Rahman Fattah (Lembaga Buru Tani Nelayan/Elbayan), Yusuf Sarman (Lembaga Ekonomi Masyarakat/Lemas), serta Ahmadin (Lembaga Studi dan Kebijakan Publik). Ikut bertanda tangan, Mustamin (Lembaga Informasi dan Networking), Aras P (Solidaritas Aksi Mahasiswa Penegak Moral), Sultan P (Lintas Miskin Kota), Asmur (Gerakan Organisasi Rakyat/Gora), Susanti Hernawati (Forum Studi Gender), Yusran (Forum Studi Pembangunan), dan Muhibban (Gerakan Mahasiswa Peduli Kebijakan).”

Berdasarkan berita tersebut maka dengan ini Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) Makassar menyatakan :

1. LSKP Makassar tidak pernah memberikan dukungan kepada pasangan kandidat di Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mana pun, termasuk pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar 2008;

2. Sejak terbentuknya LSKP Makassar pada tahun 2005, kami tidak pernah mempunyai pengurus ataupun staf, dan/atau pendiri yang bernama nama AHMADIN. Nama-nama yang tecatat di LSKP sebagai pengurus ataupun staf, dan/atau pendiri adalah A.Yudha Yunus, Maqbul Halim, A. Ahmad Yani, Yusrianti Y. Pontodjaf, dan Salma Tajang;

3. Jika pun ternyata ada kelompok lain yang mengatas-namakan LSKP Makassar untuk memberikan dukungan kepada pasangan kandidat di Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau Pemilu apapun pun itu atau kapan pun itu,.

4. LSKP Makassar merupakan lembaga swadaya masyarakat yang wilayah usahanya (core bussinees) hanya dalam memberi asistensi teknis kepada penyelenggara pemilu seperti KPU (daerah) dan panwas, seperti pada Pilkada 10 Kabupaten di Prov. Sul-Sel pada tahun 2005, Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur di Prov. Sulawesi Barat serta Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sul-Sel 2007, pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada KPU Kota Makassar pada Pilgub tahun 2007, dan lain-lain; dan

5. Berdasarkan nomor 4 di atas, maka LSKP secara tegas menyatakan diri tidak berafilisasi pada kepentingan politik manapun, termasuk pada kepentingan semua bakal calon dan atau calon walikota dan wakil walikota pada Pemilu Walikota dan Wakil Kota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2008.

Demikian press release ini dibuat sebagai bentuk penjelasan atas berita yang telah dimuat di Harian TRIBUN TIMUR, edisi Senin 21 Juli 2008 dengan harapan untuk menghindari kesalahan dalam memahami keberadaan Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) Makassar yang memiliki visi untuk mewujudkan Responsive Governance dengan mendorong pemberdayaan publik dan mewujudkan masyarakat sipil dengan agenda demokratisasi.

Makassar, 21 Juli 2008

MAQBUL HALIM
Sekretaris Eksekutif