Kartu Pemilih Diedar, Banyak Pemilih Ganda

(02 Nov 2007, 28 x , Komentar)

MAKASSAR--KPU Makassar mulai mendistribusikan kartu pemilih dan undangan bagi warga untuk datang ke TPS, 5 November mendatang. Hanya saja banyak warga yang mengeluh karena tidak kebagian. Sebagian lagi ada warga yang memperoleh kartu pemilih dan undangan lebih dari satu.Fenomena seperti ini antara lain terjadi di Kompleks Perumahan Faisal, Kelurahan Bantabantaeng, Makassar. Undangan dan kartu pemilih yang diedarkan beberapa KPPS di kompleks itu banyak yang ganda.


Misalnya di TPS 17 dan 18 ditemukan 50 undangan dan kartu pemilih yang dobel, alamat yang tak jelas, orangnya sudah meninggal, dan pindah tempat. Bahkan ada yang menerima dua undangan dan kartu pemilih namun, TPS-nya berbeda.

Arif Hasan salah satu korbannya. Warga Kompleks Faisal 9 No 4 itu mengaku telah menerima undangan di rumahnya. Anehnya, kata dia, dua undangan yang sampai ke rumahnya sama sekali tidak dikenalinya.

Warga kompleks Faisal lainnya, Wildan juga mengaku heran karena tidak kebagian kartu pemilih. Padahal saat pilpres 2004 lalu, Wildan mengaku menggunakan hak pilihnya.

Sementara itu Ketua PPS Bantabantaeng, Bachtiar yang dikomfirmasi Fajar 1 Oktober kemarin mengatakan, ada empat TPS di komplek Faisal dan terdiri sekitar 2000-an pemilih.

"Sebenarnya kami sudah berupaya menyampaikan kepada RT dan RW untuk menyeleksi kembali dari data yang diperoleh dari Kependudukan 2004 lalu, tentang warga yang dobel, meninggal atau pindah untuk dicoret.

Setelah itu tidak diseleksi lagi, yang bertanggung jawab terhadap pemutakhiran data adalah RT dan RW," terang Bahctiar.

Bachtiar menyarankan warga yang memiliki kartu pemilih dan undangan yang dobel hanya mempergunakan satu saja kartu pemilih dan undangan.

"Silakan pilih undangan mana yang ingin digunakan, tapi satu saja," kata Bachtiar.
Sementara itu Pokja Data Pemilih KPU Makassar, Maqbul Halim yang dikonfirmasi mengenai kebingungan warga yang mendapat kartu pemilih yang dobel meminta warga segera melaporkan atau klarifikasi data di PPK masing-masing.

"Apabila terjadi kesalahan seperti itu dan beda dengan database KPU, sebaiknya segera dilaporkan ke PPS dan PPK masing-masing, karena khawatirnya data tersebut berubah," terang Maqbul. (m01)

Sumber: http://www.fajar.co.id/news.php?newsid=44493 (06/11/2007)