“Sulsel Terkorup”, Kabar Sesat Jelang Pilgub

PPATK: Jangan Politisasi Data Kami;
Gubernur Sulsel: Saya Kaget Sulsel Terkorup

RAKYAT SULSEL . MAKASSAR – Pekan ini, publik Sulsel dikejutkan kabar bahwa Provinsi Sulsel sebagai provinsi terkorup di Pulau Sulawesi versi Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). Setelah ditelisik, ternyata berita itu missleading dan tendensius. Ada apa?

PPATK menegaskan, tidak pernah menyimpulkan daerah-daerah terkorup. Ketua Humas PPATK, Zaenal Muttaqim dalam rilisnya, pihaknya menyayangkan adanya media massa yang mempolitisasi pernyataan PPATK. Ia menilai, apa yang disampaikan oleh media massa itu, seolah ingin menyeret PPATK terlibat dalam setiap even pilkada di beberapa daerah, baik DKI Jakarta maupun Sulsel. Sehingga, berita itu dinilai sebagai informasi yang menyesatkan.

“Kasihan, karena memang laporan itu tidak ada sama sekali menyebutkan pejabat tertentu di Pemprov DKI Jakarta dan daerah lainnya. Intinya, media massa salah menafsirkan laporan itu. Sebenarnya Ketua PPATK Muhammad Yusuf mau mengklarifikasi, kesalahan penafsiran ini dan mengundang teman-teman media. Tapi beliau sedang di luar kota,” jelasnya, Kamis (30/8).

Zainal menjelaskan, PPATK memang setiap bulan mengeluarkan laporan mengenai LHA yang terjadi di seluruh Indonesia. Dan laporan itu dikelompokkan berdasarkan provinsi, dimana DKI Jakarta memang menempati posisi teratas yakni sebesar 46 persen, diikuti Jawa Barat dengan 6,0 persen, Kalimantan Timur 5,7 persen, Jawa Timur 5,2 persen, Jambi 4,1 persen, Sumatera Utara 4,0 persen, Jawa Tengah 3,5 persen, Kalimantan Selatan 2,1 persen, Nangroe Aceh Darussalam 2,1 persen, Papua 1,8 persen,

Kemudian Sumatera Selatan 1,5 persen, Sulawesi Selatan 1,5 persen, Riau 1,5 persen, Kepulauan Riau 1,3 persen, Banten 1,3 persen, Lampung 1,2 persen, DI Yogyakarta 1,1 persen, Maluku 1,1 persen, Sulawesi Utara 0,9 persen, Kalimantan Barat 0,8 persen, Nusa Tenggara Timur 0,8 persen, Bengkulu 0,8 persen, Sumatera Barat 0,7 persen, Bali 0,7 persen, Kalimantan Tengah 0,6 persen, Sulawesi Tenggara 0,6 persen, Nusa tenggara Barat 0,5 persen, Papua Barat 0,5 persen, Maluku Utara 0,4 persen, Sulawei Tengah 0,4 persen, Sulawesi Barat 0,3 persen, dan terakhir Kepulauan Bangka Belitung 0,1 persen.

Nah, Sulawesi Selatan dikabarkan sebagai provinsi terkorup di Pulau Sulawesi. Kepala PPATK Muhammad Yusuf menampik pemberitaan itu. “Berita yang sebenarnya tidak demikian. Data statistik kita memuat data Transaksi Keuangan Mencurigakan di wilayah DKI. Jadi, belum tentu menyangkut orang Pemda semuanya,” kata Yusuf.

Dia menyebutkan, kondisi Jakarta yang mengelola dana APBD sekitar Rp50 triliun setiap tahun dengan jumlah pegawai yang cukup banyak, pusat bisnis, pusat pemerintahan serta kota transit untuk ke luar negeri.

Terkait pemberitaan yang mencuat ke publik, Yusuf menyayangkan pemberitaan tersebut yang missleading dan bernada tendensius. “Itulah yang saya sayangkan. Belum lagi ‘image’ yang muncul, pemberitaan itu menyerang Fauzi Bowo karena bersamaan dengan Pilkada DKI Jakarta,” paparnya.

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, ikut angkat bicara terkait hasil analisa PPATK. yang diekspos di beberapa media. Apalagi, dinyatakan Pemprov Sulsel terkorup. Bahkan, dalam waktu dekat, ia akan membentuk desk yang dipimpin langsung Inspektorat Sulsel.

“Saya tidak tahu darimana sumber berita itu. Dan saya sendiri belum mendapatkan surat evaluasi atau surat apapun terkait hal tersebut. Dan dimana korupsi itu terjadi, oleh siapa, dan penyebab korupsinya apa. Saya juga kaget karena baru pulang dari Jakarta. Pemprov Sulsel adalah terkorup, darimana itu?,” kata Syahrul, saat dikonfirmasi di Rumah Jabatan Gubernur, Kamis (30/8).

Agar tidak terjadi informasi yang simpang siur, saling tuding, atau saling tuduh, Syahrul mengungkapkan, akan mengeluarkan sebuah surat pembentukan desk khusus yang dipimpin oleh Inspektorat Sulsel, untuk melakukan penjajakan sekaligus koordinasi dan mungkin saja mengambil langkah-langkah yang baik agar hal yang dimaksud PPATK tersebut tidak terjadi.

“Karena, menurut saya, alhamdulillah, kami tidak pernah mendapatkan hal-hal seperti itu. Jadi, saya sangat kaget dengan pemberitaan seperti itu. Tidak pernah ada sebelumnya. Baunya pun saya tidak pernah rasa. Oleh karena itu, ini tidak main-main karena ini masalah korupsi. Saya sangat menjamin bahwa pemerintahan di provinsi Sulsel, termasuk bupati/walikota hingga ke tingkatan bawah, terus-terus saya peringati agar jangan ada yang korupsi, dan bagaimana mengatur agar jangan ada yang keluar dari aturan. Aturan harus menjadi sebuah kepastian,” tegasnya.

Syahrul mengatakan, ia akan melakukan evaluasi untuk mengetahui kebenaran informasi dari PPATK tersebut. Karena itu, melalui pembentukan desk tersebut, ia berharap bisa mendapatkan informasi apa yang terjadi dan menjadi fenomena.

“Biarkan saya jajaki agar tidak ada saling menuduh atau bela diri. Tapi, Sulsel ini bukan termasuk provinsi yang banyak uangnya. Yang banyak uangnya seperti Papua, Kalimantan Timur, Sumatera, besar-besar itu. Kita itu pas-pas banget. Hanya Rp2,4 triliun lebih katakanlah uang APBN yang ‘tidak terarahkan’, yang hanya menjadi DAU dan lain-lain. Berbeda dengan Kalimantan yang sampai Rp30 triliun. Kita hanya Rp2,4 triuliun. Jadi, kalau dikatakan kita korupsi yang terbesar, uangnya saja bukan yang terbesar. Tapi, whateverlah, silahkan saja. Saya tentu harus menyimak ini. Saya tidak dalam posisi menanggapi sebuah kasus, tapi ini fenomena yang harus disikapi. Kita sepakat, korupsi jangan terjadi. Tentu saja, tidak semudah membalik telapak tangan, tetapi saya harus mengambil langkah,” terangnya.(in-RS5/D)

Sumber: Harian Rakyat Sulsel
http://rakyatsulsel.com/sulsel-terkorup-kabar-sesat-jelang-pilgub.html
Akses: 31 Agustus 2012